Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua, Tindakan Presiden Joko Widodo dalam menandatangani Undang-Undang Desa merupakan langkah positif yang seharusnya diapresiasi. Melalui UU tersebut, diharapkan masyarakat desa dapat mendapat akses yang lebih baik terhadap pelayanan publik serta mendukung upaya meratakan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, seperti yang disoroti oleh pengamat, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait implementasi UU Desa ini. Salah satu permasalahan yang diutarakan adalah terkait anggaran yang diterima oleh desa. Pengamat menyoroti potensi terjadinya pengalihan anggaran atau penyalahgunaan keuangan desa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pengawasan dan transparansi yang kuat untuk memastikan dana desa digunakan dengan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, potensi politik dinasti juga menjadi perhatian dalam implementasi UU Desa ini. Dengan adanya kuasa yang besar dalam pengelolaan dana desa, ada potensi bagi kelompok atau keluarga tertentu untuk memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan politik mereka. Hal ini dapat mengganggu prinsip demokrasi dan merugikan masyarakat desa yang seharusnya menjadi fokus utama dari UU Desa ini. Secara keseluruhan, UU Desa merupakan langkah positif dalam mendukung pembangunan desa di Indonesia. Namun, diperlukan komitmen dan kerja keras dari semua pihak untuk memastikan implementasinya berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa. Diperlukan monitoring dan evaluasi yang terus-menerus untuk memastikan dana desa digunakan dengan efektif dan transparan serta untuk mencegah potensi politik dinasti yang bisa merugikan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat desa.