Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa atau UU Desa, yang mencakup Kepala Desa. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa pemerintahan Jokowi memberikan perhatian yang besar terhadap peran serta kepala desa dalam pembangunan perekonomian di tingkat desa. Memberikan keuntungan finansial kepada kepala desa dapat dijadikan sebagai insentif untuk meningkatkan kinerja kepala desa dalam memajukan pembangunan di desa-desa. Hal ini dapat memotivasi kepala desa untuk bekerja lebih baik dalam mengelola keuangan desa dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, keuntungan finansial bagi kepala desa juga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara personal. Sebagai pemimpin di tingkat desa, kepala desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengurus administrasi desa, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan masyarakat. Dengan memberikan keuntungan finansial kepada kepala desa, diharapkan dapat memberikan mereka motivasi lebih untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Namun, perlu diingat bahwa memberikan keuntungan finansial kepada kepala desa juga harus diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Bantuan finansial yang diberikan harus digunakan untuk kepentingan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Juga, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat dan tidak menimbulkan penyalahgunaan keuangan desa. Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah dalam memberikan keuntungan finansial kepada kepala desa merupakan langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Namun, tetap diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat agar dana tersebut dapat digunakan dengan efisien dan efektif.