Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyebut penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) yang tak layak harus mengembalikan uang ke negara. Sebagai anggota DPR yang merupakan perwakilan rakyat, Komisi X DPR memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan dana negara dengan baik dan sesuai aturan. Oleh karena itu, tanggapan Komisi X terhadap kasus mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) yang dianggap hidup mewah atau hedon adalah wajar. Mahasiswa yang menerima bantuan dari negara seharusnya menggunakan dana tersebut dengan bijak dan sesuai dengan tujuan yang diberikan. Komisi X DPR memberikan pernyataan bahwa mahasiswa yang terbukti hidup mewah atau tidak memanfaatkan bantuan KIPK dengan sebaik-baiknya seharusnya mengembalikan uang negara tersebut. Langkah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari setiap penerima bantuan yang seharusnya memanfaatkannya untuk keperluan yang benar-benar mendesak, seperti biaya kuliah, buku dan kebutuhan pendidikan lainnya. Dengan adanya kasus ini, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait mekanisme pemberian bantuan KIPK kepada mahasiswa agar dapat lebih termonitor dan terjamin penggunaannya. Seharusnya ada mekanisme yang ketat dan evaluasi berkala terhadap penerima bantuan agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Selain itu, perlu juga pembinaan dan sosialisasi kepada para penerima bantuan KIPK mengenai pentingnya penggunaan dana tersebut secara bijak dan optimal. Mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan juga seharusnya menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab. Diharapkan kasus-kasus seperti ini tidak lagi terulang di masa depan dan penerima bantuan KIPK dapat memanfaatkannya untuk pendidikan yang lebih baik tanpa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak perlu. Komisi X DPR akan terus mengawasi penggunaan dana negara agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.