Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan kembali menyidangkan praperadilan kasus-kasus yang menyeret tokoh-tokoh terkait dugaan korupsi dan TPPU, pekan. Berita tentang 4 permohonan praperadilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan penetapan tersangka Bupati Sidoarjo hingga mantan Karutan KPK tentu saja dapat menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya upaya hukum untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Pertama-tama, proses hukum praperadilan merupakan hak konstitusional yang dimiliki setiap warga negara untuk melindungi diri dari dugaan penyalahgunaan wewenang oleh lembaga penegak hukum. Dalam kasus ini, keempat permohonan praperadilan tersebut menunjukkan bahwa para pihak yang bersangkutan tidak sepenuhnya merasa adil dengan penetapan status tersangka yang dilakukan oleh pihak berwajib. Selain itu, kasus-kasus seperti ini juga menunjukkan bahwa tidak ada yang di atas hukum, termasuk para pejabat publik atau mantan pejabat seperti bupati dan karutan KPK. Penegakan hukum harus dilakukan dengan adil dan transparan, tanpa pandang bulu terhadap siapapun. Oleh karena itu, upaya praperadilan ini menjadi langkah yang penting dalam melindungi hak-hak individu dan menegakkan prinsip praduga tak bersalah. Namun, di sisi lain, terdapat juga kemungkinan bahwa permohonan praperadilan ini dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, seperti mengulur waktu atau mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk menjalankan proses hukum ini dengan sebaik-baiknya dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun. Dalam konteks yang lebih luas, kasus-kasus seperti ini juga bisa memberikan pelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga kepatuhan terhadap hukum dan melibatkan diri dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak korupsi. Dengan adanya proses hukum yang transparan dan akuntabel, diharapkan dapat membawa perubahan yang positif dalam upaya pemberantasan korupsi dan penegakan keadilan di Indonesia. Secara keseluruhan, berita ini menunjukkan bahwa proses hukum merupakan landasan utama dalam negara hukum, dan upaya praperadilan merupakan mekanisme yang penting untuk mengawasi keberlangsungan proses hukum. Penting bagi semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memastikan bahwa keadilan dapat terwujud bagi semua pihak yang terlibat.