Menurut pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, ada kemungkinan Luhut merujuk kepada figur atau kelompok tertentu melalui pernyataan tersebut. Tanggapan terhadap berita ini adalah bahwa permintaan klarifikasi yang dilakukan terhadap Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan adalah langkah yang tepat dalam mengatasi isu orang tokis di pemerintahan Prabowo. Klarifikasi sangat penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau tuduhan yang tidak berdasar. Dengan melakukan klarifikasi, pihak terkait dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas dan transparan mengenai situasi tersebut. Selain itu, dengan melakukan klarifikasi, juga akan memperkuat citra pemerintahan yang bersih dan transparan. Sebagai bagian dari pemerintahan, Luhut memiliki kewajiban untuk menjelaskan secara detail terkait isu orang tokis di pemerintahan Prabowo. Dengan demikian, akan tercipta kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai isu orang tokis di pemerintahan Prabowo ini menjadi bahan perdebatan yang terus-menerus tanpa adanya klarifikasi yang jelas. Klarifikasi sangat diperlukan agar tidak terjadi penyebaran informasi yang tidak benar atau merugikan pihak tertentu. Dengan demikian, akan tercipta suasana yang lebih kondusif dan produktif dalam menjalankan pemerintahan. Harapan saya, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan dapat memberikan klarifikasi yang memuaskan terkait isu orang tokis di pemerintahan Prabowo ini. Dengan memberikan penjelasan yang transparan dan jelas, maka akan terbukti bahwa pemerintahan Prabowo bebas dari orang tokis dan selalu berusaha untuk menjalankan pemerintahan dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.