Menurut Dedi, Prabowo sudah memiliki menteri untuk memberikan masukkan kepadanya dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan. Menurut pendapat saya, berita tentang Presidential Club yang dinilai bakal tumpang tindih dengan Wantimpres dan KSP cukup mengkhawatirkan. Karena Presidential Club merupakan perkumpulan yang diikuti oleh para mantan presiden dan wakil presiden, serta pejabat negara lainnya. Perlu diingat bahwa Wantimpres (Wakil Presiden) memiliki fungsi utama untuk membantu Presiden dalam menyusun kebijakan negara dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan. Sementara KSP (Kantor Staf Presiden) bertanggung jawab dalam membantu Presiden dalam menyusun kebijakan dan merumuskan program kerja yang berkaitan dengan kepentingan negara. Tumpang tindih antara Presidential Club dengan Wantimpres dan KSP dapat menimbulkan konflik kepentingan dan membingungkan dalam menentukan arah kebijakan negara. Selain itu, adanya lebih dari satu lembaga yang memiliki peran yang sama dalam menyusun kebijakan negara juga dapat menunda proses pengambilan keputusan dan menghambat efisiensi pemerintahan. Sebagai lembaga yang merupakan otak dari pemerintahan negara, Wantimpres dan KSP seharusnya dapat bekerja secara efektif dan efisien tanpa adanya campur tangan dari pihak eksternal seperti Presidential Club. Sehingga, agar tidak terjadi tumpang tindih dan konflik dalam penyusunan kebijakan negara, perlu adanya koordinasi yang baik antara Presidential Club, Wantimpres, dan KSP dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sebaiknya pemerintah harus segera melakukan evaluasi terkait peran dan fungsi dari Presidential Club agar tidak mengganggu kinerja Wantimpres dan KSP dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan komunikasi yang jelas antara semua pihak terkait diharapkan dapat menghindari potensi tumpang tindih dan konflik kepentingan. Pentingnya menghormati hierarki dan tata cara dalam pemerintahan harus dijunjung tinggi agar tidak terjadi kekacauan dan ketidakjelasan dalam penyelenggaraan negara. Sehingga, perlu adanya koordinasi yang baik antara seluruh pihak terkait agar hasil kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat.