Menurut Satgas PPA, putusan hakim menunjukkan keberpihakan pada korban dalam kasus kejahatan seksual belum terbangun. Saya merasa sangat prihatin dengan keputusan pengadilan yang memutuskan untuk membebaskan kepala desa yang dituduh melakukan pemerkosaan. Keputusan ini membuat kita bertanya-tanya mengenai keadilan di Indonesia, apakah korban pemerkosaan benar-benar mendapatkan keadilan yang layak. Seperti yang diajukan oleh Satgas PPA Sulbar, penting untuk melibatkan Kementrian PPPA dalam kasus-kasus pemerkosaan agar kasus-kasus semacam ini dapat ditangani dengan lebih serius dan profesional. Keterlibatan Kementrian PPPA dalam kasus-kasus pemerkosaan sangat penting agar korban pemerkosaan mendapatkan perlindungan dan keadilan yang seharusnya. Dengan melibatkan institusi yang memiliki keahlian dan kepedulian terhadap perlindungan perempuan dan anak, diharapkan kasus-kasus pemerkosaan dapat ditangani dengan lebih efektif dan transparan. Proses hukum yang adil dan transparan adalah hak setiap warga negara, terutama bagi korban pemerkosaan yang seringkali menjadi korban kedua akibat lambatnya penanganan kasus mereka. Selain itu, keputusan pengadilan yang membebaskan kepala desa dalam kasus pemerkosaan akan memberikan sinyal yang buruk kepada masyarakat. Keputusan ini dapat menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak berwenang untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan yang sepenuhnya kepada korban pemerkosaan. Kita harus terus mengingatkan pihak berwenang, termasuk kepolisian dan pengadilan, untuk berperan aktif dalam menangani kasus-kasus pemerkosaan secara serius dan adil. Semua pihak harus bekerja sama untuk memberikan perlindungan kepada korban dan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan seksual. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua warga, terutama perempuan dan anak-anak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual.