Muhaimin Iskandar bakal menentukan sikap partainya bergabung atau tidak dalam koalisi Prabowo pada Oktober mendatang. Berita tersebut menarik karena mengindikasikan adanya potensi PKB bergabung dalam koalisi Prabowo. Dalam politik, perubahan aliansi partai merupakan hal yang lumrah terjadi, namun terkadang juga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Apabila PKB memutuskan untuk masuk dalam koalisi Prabowo, hal tersebut bisa mengubah dinamika politik di Indonesia. Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum PKB memutuskan untuk menunggu hingga bulan Oktober untuk memastikan langkah yang akan diambil partainya. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa PKB tidak serta merta akan mengambil keputusan tanpa melakukan pertimbangan yang matang. Hal ini menunjukkan kematangan dalam berpolitik serta menjaga kepentingan partai dan juga kepentingan rakyat. Dengan bergabung dalam koalisi Prabowo, PKB memiliki potensi untuk mendapatkan kekuatan politik yang lebih besar. Namun, di sisi lain, PKB juga harus siap menghadapi kritik dan pertanyaan dari masyarakat mengenai alasan mereka memilih bergabung dalam koalisi tersebut. Masyarakat juga akan menilai apakah langkah tersebut diambil demi kepentingan yang lebih besar atau hanya untuk kepentingan politik belaka. Selain itu, bergabungnya PKB dalam koalisi Prabowo juga dapat merubah citra dan persepsi masyarakat terhadap partai tersebut. Apakah hal ini dapat membawa dampak positif bagi partai dalam jangka panjang atau justru merugikan partai, tetap menjadi pertanyaan yang harus dijawab dengan bijak oleh PKB. Diperlukan komunikasi yang baik agar keputusan ini dapat diterima oleh masyarakat dengan baik dan tidak menimbulkan keraguan. Secara keseluruhan, keputusan PKB untuk menunggu hingga bulan Oktober sebelum memutuskan masuk dalam koalisi Prabowo adalah langkah yang bijaksana. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak diambil secara gegabah dan mengutamakan kepentingan partai serta rakyat. Yang penting adalah partai harus tetap memperhatikan kepentingan rakyat dan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam berpolitik.