Pihak Lantamal VI Makassar membenarkan adanya dugaan insiden penembakan yang dilakukan oleh oknum anggotanya Koptu SB terhadap dua warga sipil. Tindakan oknum TNI AL di Makassar yang diduga menembak dua warga sipil, satu di antaranya tewas, merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi dan tidak dapat diterima dalam masyarakat yang beradab. Sebagai aparat negara yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban, oknum TNI AL seharusnya bertindak sesuai dengan etika dan kode etik yang berlaku. Tindakan yang merenggut nyawa seorang warga sipil tanpa alasan yang jelas dan sah merupakan tindakan yang sangat melanggar hukum dan norma hukum yang berlaku. Sebagai anggota TNI AL, seharusnya mereka dilatih untuk mengendalikan emosi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang baik tanpa harus menggunakan kekerasan. Kita sebagai masyarakat harus menuntut agar oknum TNI AL yang melakukan tindakan tersebut diadili dan diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita juga harus mendorong aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus ini secara tuntas dan tidak pandang bulu, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Tindakan seperti ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak dapat ditoleransi dalam masyarakat yang beradab. Kita harus terus mengawasi tindakan aparat negara agar tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia siapapun. Sebagai negara hukum, hukum harus ditegakkan dengan adil dan tidak pandang bulu. Tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan tindakan oknum TNI AL tersebut. Kita harus bersatu sebagai masyarakat untuk menentang segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan menuntut keadilan bagi korban dan keluarganya. Semoga kasus ini segera terungkap dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sebagai efek jera bagi oknum-oknum lainnya yang berpikir untuk melanggar hukum. Kita harus terus mengawasi aparat negara agar tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Jangan biarkan kasus-kasus semacam ini terulang di masa depan, karena hal tersebut merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.