Yudi menilai pernyataan itu semakin memperlihatkan adanya kemorosotan integritas di KPK. Sangat disayangkan melihat adanya pernyataan yang menyiratkan adanya keterlibatan salah seorang eks penyidik KPK, Alex Marwata, dalam kasus mutasi ASN yang kontroversial. Pernyataan tersebut jelas membuat publik merasa curiga dan meragukan integritas seorang mantan penyidik yang seharusnya bertugas untuk memberantas korupsi dan menegakkan hukum dengan baik. Dengan bawa-bawa nama seseorang tanpa bukti yang kuat, hal ini bisa merusak reputasi dan citra seorang individu yang sebelumnya dihormati oleh masyarakat. Alex Marwata sendiri tentu tidak senang dengan upaya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Mutasi ASN seharusnya dilakukan secara transparan, adil, dan berdasarkan pertimbangan yang jelas, bukan melalui intervensi atau campur tangan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Jika benar terbukti adanya peran Alex Marwata dalam kasus mutasi ASN yang dipermasalahkan, hal ini patut diselidiki lebih lanjut dan tindakan hukum yang tegas harus diberlakukan. Seorang mantan penyidik KPK tentu diharapkan bisa memberikan teladan yang baik dalam segala aspek, termasuk dalam hal integritas dan kejujuran. Kasus ini juga seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk tidak terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan kepentingan umum dan merusak institusi negara. Kita patut memberikan apresiasi terhadap ucapan kekecewaan dari Ghufron terkait kasus mutasi ASN tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada orang-orang yang peduli dan berani bersuara dalam upaya menjaga keadilan dan pencegahan praktek korupsi di sekitar kita. Sebagai masyarakat, kita harus terus memperjuangkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan, terutama dalam urusan pemerintahan dan kebijakan publik. Akhir kata, semoga kasus ini dapat terselesaikan dengan baik, adil, dan transparan. Kita berharap agar lembaga penegak hukum dapat bertindak sesuai dengan fakta dan bukti hukum yang pasti, demi tegaknya keadilan dan ketertiban dalam berbangsa dan bernegara. Jangan biarkan praktek-praktek yang merugikan kepentingan umum terus berkembang dan kita harus bersama-sama mengawasi agar pemerintahan tetap bersih dari korupsi dan nepotisme.