Terkejutnya Marliah, pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) ini saat tiba-tiba jadi warga negara asing (WNA) Malaysia. Berita mengenai Marliah, seorang pensiunan PNS yang tiba-tiba menjadi WNA Malaysia tentu saja menarik perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan perbedaan dalam hal regulasi atau administrasi keimigrasian antara dua negara tersebut yang memungkinkan seseorang untuk secara tiba-tiba mendapatkan status kewarganegaraan baru. Kisah Marliah yang tiba-tiba menjadi WNA Malaysia juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kelengkapan prosedur administrasi keimigrasian di Indonesia. Apakah memang terdapat kelemahan dalam sistem ini yang memungkinkan terjadinya kesalahan atau keanehan seperti kasus Marliah ini? Apakah terjadi kesalahan dalam penanganan dokumen atau proses administrasi yang dilaksanakan oleh pihak berwenang sehingga menyebabkan Marliah secara tak sengaja menjadi WNA Malaysia? Dari berita ini, juga dapat dilihat dampak yang dapat ditimbulkan dari perubahan status kewarganegaraan seseorang tanpa sepengetahuan atau persetujuan yang bersangkutan. Marliah mungkin mengalami kebingungan dan ketidakpastian terkait identitasnya dan hak-haknya sebagai WNA Malaysia tanpa pengetahuannya. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya perlindungan hukum yang jelas dan prosedur yang transparan dalam mengurus administrasi keimigrasian. Selain itu, kisah Marliah juga dapat menjadi pelajaran bagi pihak berwenang untuk lebih teliti dalam memeriksa dokumen dan proses administrasi keimigrasian. Peristiwa ini dapat mendorong perubahan dalam sistem atau prosedur agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan dan untuk memastikan bahwa setiap perubahan status kewarganegaraan seseorang dilakukan dengan proses yang jelas dan sesuai aturan. Secara keseluruhan, berita tentang Marliah yang tiba-tiba menjadi WNA Malaysia merupakan sebuah cerita yang menarik dan juga dapat menjadi bahan introspeksi bagi pihak berwenang dalam pengelolaan administrasi keimigrasian. Dari sini, diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang tepat agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi dan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak kewarganegaraan, dapat dijamin dengan baik.