KPU Banyumas belum menetapkan anggota DPRD terpilih hasil Pemilu Legislatif 2024. KPU masih menunggu hasil sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut saya, keputusan KPU Banyumas untuk tidak mengumumkan hasil Pemilu 2024 sebelum sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan langkah yang bijak. Langkah ini menunjukkan komitmen KPU dalam menjaga proses demokrasi yang transparan dan akuntabel. Dengan menunggu putusan MK, diharapkan hasil pemilu yang nantinya diumumkan bisa dipastikan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Selain itu, tindakan KPU Banyumas ini juga akan mencegah terjadinya kebingungan dan kontroversi di masyarakat terkait hasil Pemilu. Dengan menunda pengumuman hasil, KPU dapat memastikan bahwa setiap suara yang telah dipilih oleh masyarakat akan dihitung dengan cermat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, di sisi lain, penundaan pengumuman hasil Pemilu juga dapat membuat ketegangan dan spekulasi di masyarakat. Karena itu, KPU perlu memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada publik terkait alasan penundaan pengumuman tersebut. Hal ini penting agar masyarakat tetap percaya dan memahami bahwa proses demokrasi sedang berjalan dengan baik. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU harus tetap menjaga independensinya dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik dari pihak manapun. Keputusan KPU Banyumas untuk menunggu sidang sengketa di MK menunjukkan bahwa lembaga tersebut berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara keseluruhan, saya mendukung langkah KPU Banyumas dalam menunda pengumuman hasil Pemilu 2024 hingga putusan MK keluar. Hal ini adalah wujud dari komitmen KPU untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi, serta untuk menjaga ketertiban dan stabilitas politik di daerah tersebut. Semoga dengan penundaan ini, hasil Pemilu dapat dipastikan sesuai dengan kebenaran dan keadilan, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada seluruh rakyat Indonesia.