Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali akhirnya memenuhi panggilan KPK. Ia diperiksa menjadi tersangka kasus dugaan pemotongan insentif pajak ASN Sidoarjo. Tanggapan saya terhadap berita tentang Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor yang akhirnya memenuhi panggilan KPK adalah positif. Sebagai seorang pejabat publik, penting bagi Gus Muhdlor untuk memberikan kerjasama penuh kepada lembaga anti rasuah tersebut. Kehadiran dalam panggilan KPK menunjukkan komitmen dan transparansi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin daerah. Melakukan kerjasama dengan KPK adalah langkah yang sangat baik dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Dengan memberikan akses kepada KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadapnya, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor turut mendukung upaya pemberantasan korupsi dalam pemerintahan. Tindakan ini juga memberikan contoh yang baik bagi pejabat publik lainnya untuk patuh pada aturan dan hukum yang berlaku. Selain itu, dengan memenuhi panggilan KPK, Gus Muhdlor juga menunjukkan bahwa tidak ada yang dikecualikan dari hukum, termasuk pejabat publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum di negeri ini berjalan dengan adil dan tidak pandang bulu. Keberanian dan kesediaan untuk bekerja sama dengan KPK juga memberikan sinyal positif bahwa Gus Muhdlor memiliki integritas dan tidak takut untuk berkomitmen dalam memberantas korupsi. Namun demikian, kita juga perlu memberikan kesempatan kepada Gus Muhdlor untuk membuktikan bahwa ia bersih dari segala tuduhan korupsi. Kita harus memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan objektif. Semua pihak harus memberikan kerjasama penuh kepada KPK untuk mengungkap kebenaran dan menindak pelaku korupsi dengan tegas. Sebagai warga negara, kita harus mendukung upaya pemberantasan korupsi ini. Korupsi merugikan negara dan masyarakat secara luas, sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK dan pejabat yang bersedia bekerja sama dengan lembaga ini sangatlah penting. Semoga tindakan Gus Muhdlor ini menjadi contoh bagi pejabat publik lainnya untuk tidak takut dan tidak ragu-ragu dalam memberikan kerjasama kepada lembaga penegak hukum seperti KPK.