"Itu nanti ya, masih dibahas, masih digodok dulu, tunggu aja ya," kata Gibran di Balai Kota Solo, Pasar Kliwon, Selasa (7/5/2024). Tanggapan saya terhadap berita "Gibran soal Isu Tambah Kementerian: Masih Digodok" adalah bahwa sebagai seorang calon menteri yang memiliki perhatian terhadap pembaharuan dalam pemerintahan, Gibran memang memiliki wewenang untuk mengusulkan perubahan struktur kementerian sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Namun, hal tersebut tentu harus melalui proses yang matang dan berdasarkan pertimbangan yang mendalam. Pernyataan Gibran yang menyebutkan bahwa usulan penambahan kementerian masih dalam tahap perumusan dan perlu dikaji lebih lanjut merupakan langkah yang baik. Sebuah perubahan struktural dalam pemerintahan haruslah dilakukan dengan cermat dan tidak semata-mata berdasarkan keinginan pribadi atau alasan politik belaka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Selain itu, penting juga untuk melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk para ahli dan pemangku kepentingan, dalam proses perumusan dan penilaian usulan penambahan kementerian tersebut. Dengan melibatkan berbagai perspektif, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dampak serta efektivitas dari langkah tersebut. Sebagai seorang calon menteri yang masih dalam tahap perumusan program kerja, Gibran juga sebaiknya terus melakukan kajian mendalam serta menggali masukan dari berbagai sumber agar usulan yang diajukan benar-benar dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan bahwa jika usulan penambahan kementerian tersebut disetujui dan dilaksanakan, maka akan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektivitas pemerintahan. Pada akhirnya, keselarasan antara kebutuhan dan kapasitas pemerintah haruslah menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan usulan penambahan kementerian. Sebagai calon menteri yang mengusung semangat pembaharuan, hal ini dapat menjadi pijakan yang kokoh untuk memastikan bahwa usulan yang diajukan tidak hanya sekedar wacana belaka, tetapi dijalankan dengan efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.