Sejumlah pejabat Eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran dirotasi dan mutasi. Namun masih ada jabatan kepala dinas yang kosong. Berita mengenai deretan jabatan Kepala Dinas di Kabupaten Pangandaran yang kosong tentu merupakan hal yang mengkhawatirkan. Kehilangan Kepala Dinas menandakan adanya ketidakstabilan dalam birokrasi pemerintahan daerah, serta dapat menghambat berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh dinas tersebut. Kosongnya jabatan Kepala Dinas juga dapat berdampak pada pelaksanaan program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Pengambilan keputusan yang terlambat atau tidak optimal bisa merugikan masyarakat dan menghambat kemajuan daerah. Selain itu, kekosongan jabatan juga bisa berpotensi memunculkan kesenjangan antara program prioritas dan kebutuhan yang harus segera diatasi. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam rekrutmen, seleksi, atau penempatan pejabat di dalam birokrasi pemerintahan daerah. Perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme penentuan pejabat di kabupaten Pangandaran serta langkah-langkah perbaikan agar kekosongan jabatan Kepala Dinas tidak terjadi lagi di masa mendatang. Pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah-langkah untuk mengisi jabatan Kepala Dinas yang kosong tersebut agar roda pemerintahan di kabupaten Pangandaran bisa berjalan lancar. Langkah-langkah tersebut bisa berupa percepatan proses seleksi dan penempatan pejabat yang sesuai dengan kompetensi dan kriteria yang dibutuhkan. Selain itu, perlu juga dilakukan pembenahan dalam sistem birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah agar proses pengisian jabatan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Penting bagi pemerintah daerah untuk segera menetapkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah kekosongan jabatan ini dengan segera mengidentifikasi penyebabnya dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Dalam jangka panjang, penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengembangan karyawan dan calon pemimpin di internal pemerintahan daerah, agar tercipta kesinambungan kepemimpinan yang handal dan mampu mengemban tugas dengan baik. Kesinambungan kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan kelancaran roda pemerintahan. Dengan demikian, adalah penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran untuk segera mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan kekosongan jabatan Kepala Dinas, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya guna menjaga kestabilan birokrasi pemerintahan daerah dan kelancaran pelayanan publik kepada masyarakat.