Gus Muhdlor dianggap berwenang menandatangani aturan berupa keputusan bupati yang menjadi dasar pemotongan insentif ASN BPPD Sidoarjo. Menyikapi berita mengenai siasat Gus Muhdlor untuk legalisasi potongan insentif BPPD Sidoarjo, saya merasa prihatin dengan tindakan tersebut. Potongan insentif merupakan hak para pedagang atau pengusaha yang telah bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Jika potongan insentif tersebut terjadi secara ilegal, maka akan merugikan pihak-pihak yang berhak menerimanya. Siasat Gus Muhdlor untuk legalisasi potongan insentif BPPD Sidoarjo seakan-akan melegitimasi tindakan yang seharusnya tidak diterima dalam ranah bisnis. Hal ini dapat menciptakan lingkungan usaha yang tidak sehat dan menimbulkan ketidakadilan bagi para pelaku usaha. Sebagai pemimpin, seharusnya Gus Muhdlor memberikan contoh yang baik dan mendukung keadilan dalam berusaha. Selain itu, upaya legalisasi potongan insentif yang dilakukan oleh Gus Muhdlor juga dapat merusak integritas dan reputasi BPPD Sidoarjo sebagai lembaga yang seharusnya mengawal dan melindungi kepentingan para pelaku usaha. Tindakan seperti ini juga dapat merugikan pemerintah daerah karena potongan yang seharusnya masuk ke kas negara justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Saya berharap Gus Muhdlor dapat mempertimbangkan kembali siasatnya dalam legalisasi potongan insentif BPPD Sidoarjo. Sebaiknya fokuslah pada upaya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan para pelaku usaha di Sidoarjo, daripada melakukan tindakan yang dapat merugikan banyak pihak. Sebagai pemimpin, haruslah menjaga integritas dan moralitas dalam setiap langkah yang diambil, demi terciptanya lingkungan usaha yang sehat, adil, dan berkualitas.