KPK membongkar cara Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menerima dana hasil pemotongan insentif ASN BPPD Sidoarjo. Salah satunya melalui sopir. Berita mengenai potongan insentif BPPD yang diterima oleh Gus Muhdlor melalui sopirnya menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Secara umum, hal ini menunjukkan adanya praktik yang kurang transparan dan kurang etis dalam pengelolaan insentif dan dana pemerintah. Potongan insentif seharusnya diterima langsung oleh penerima manfaat, bukan melalui perantara seperti sopir. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana integritas Gus Muhdlor dalam mengelola dana pemerintah. Selain itu, berita ini juga menggambarkan ketidakadilan dalam distribusi insentif. Jika benar bahwa potongan insentif tersebut juga diterima oleh sopir sebagai perantara, maka hal ini tentu saja tidak adil bagi penerima manfaat yang seharusnya mendapatkan seluruh insentif yang seharusnya mereka terima. Upaya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan merampas insentif dari penerima manfaat merupakan tindakan yang tidak etis dan tidak bisa diterima dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, kejadian ini juga mencerminkan kurangnya pengawasan dan kontrol dalam penyaluran dana pemerintah. Sebagai seorang pemimpin daerah, Gus Muhdlor seharusnya bertanggung jawab secara langsung dalam pengelolaan dana insentif dan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar sampai kepada penerima manfaat tanpa ada potongan-potongan yang tidak sesuai. Ketidaktransparanan dalam penyaluran dana pemerintah dapat merugikan masyarakat, dan hal ini harus segera diatasi agar tidak menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Mengingat pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, peristiwa ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat untuk lebih berintegritas dalam mengelola dana pemerintah. Tindakan yang mencurigakan dan merugikan masyarakat harus ditindaklanjuti dengan serius dan transparan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Sebagai pemimpin, Gus Muhdlor seharusnya memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai potongan insentif yang diterima melalui sopirnya, serta melakukan perbaikan dalam sistem pengelolaan dana pemerintah agar lebih akuntabel dan efisien. Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pengawasan dan pengendalian terhadap dana pemerintah di tingkat daerah. Pihak terkait, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga pengawas lainnya, seharusnya lebih aktif dalam melakukan audit dan evaluasi terhadap penggunaan dana pemerintah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan dana seperti yang terjadi pada kasus potongan insentif ini. Secara keseluruhan, berita tentang potongan insentif yang diterima Gus Muhdlor melalui sopirnya menggambarkan adanya masalah serius dalam pengelolaan dana pemerintah yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Perlunya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan dana pemerintah harus menjadi prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan untuk memastikan keadilan, efisiensi, dan kepercayaan masyarakat yang optimal.