Kades Rejotangan, Tulungagung, diduga menyelewengkan bantuan keuangan Rp 175 juta buat membayar utang anaknya. Berikut penjelasan kejaksaan dan kuasa hukumnya. Tindakan Kades di Tulungagung yang mengalokasikan uang proyek untuk membayar utang nyaleg anaknya adalah tindakan yang sangat tidak etis dan melanggar hukum. Sebagai kepala desa, seharusnya dia bertanggung jawab dalam mengelola anggaran desa dengan baik dan transparan, serta tidak boleh memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin mereka dan merugikan warga desa yang seharusnya diuntungkan dari proyek tersebut. Selain itu, tindakan korupsi yang dilakukan oleh Kades tersebut juga merugikan pembangunan desa dan menghambat kemajuan yang seharusnya didapatkan oleh warga desa. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat akhirnya digunakan untuk kepentingan pribadi, hal ini tentu membuat kemajuan desa terhambat dan masyarakat menjadi korban dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh Kades. Tindakan ini juga mencoreng citra kepemimpinan yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Sebagai pemimpin, seharusnya Kades menjadi teladan dalam berintegritas dan mematuhi aturan, namun tindakan yang dilakukannya justru menunjukkan bahwa dia tidak memiliki integritas dalam memimpin masyarakat. Hal ini bisa mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan menimbulkan ketidakstabilan di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, tindakan Kades di Tulungagung tersebut patut mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana desa agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Masyarakat juga perlu sadar akan pentingnya pemilihan kepala desa yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab demi kemajuan desa yang lebih baik.