Pemkot Cimahi menggelontorkan anggaran hibah cukup besar untuk penyelenggaraan Pilwalkot Cimahi 2024. Total anggaran yang disiapkan Rp 44 miliar. Sebagai warga masyarakat, saya merasa prihatin dengan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk Pemilihan Wali Kota Cimahi pada tahun 2024 sebesar Rp 44 miliar. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih banyak memiliki masalah-masalah lain yang lebih mendesak untuk diselesaikan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, seharusnya anggaran sebesar itu dialokasikan untuk hal-hal yang lebih produktif dan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pemilihan kepala daerah juga menunjukkan bahwa masih terdapat potensi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan yang dapat merugikan negara. Seharusnya, pengawasan terhadap penggunaan anggaran untuk pemilihan kepala daerah harus diperketat, guna mencegah terjadinya korupsi dan maladministrasi yang dapat merugikan masyarakat. Lebih lanjut, pemilihan kepala daerah seharusnya lebih difokuskan pada perencanaan program-program pembangunan yang jelas dan nyata, serta visi misi yang mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan tidak hanya sekedar untuk biaya politik dan kampanye semata, tetapi lebih kepada upaya membangun daerah menjadi lebih baik. Selain itu, dalam mengelola anggaran sebesar itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi hal yang utama. Masyarakat berhak untuk mengetahui secara jelas dan terbuka bagaimana anggaran tersebut digunakan dan apa saja program-program yang telah direalisasikan oleh calon wali kota terpilih. Dengan begitu, masyarakat dapat ikut memantau dan mengevaluasi kinerja calon wali kota tersebut selama masa jabatannya. Terakhir, penting untuk diingat bahwa uang negara merupakan uang rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan dan penggunaan anggaran harus dilakukan dengan penuh integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Semua pihak, baik calon wali kota, anggota DPRD, maupun aparat terkait lainnya, harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan transparansi dalam mengelola anggaran untuk pemilihan kepala daerah. Dengan begitu, pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.