Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor resmi ditahan KPK. Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono memastikan Wabup Sidoarjo menjadi Plt Bupati Sidoarjo. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah sebagai berikut. Pertama-tama, penahanan terhadap Gus Muhdlor oleh KPK merupakan langkah yang seharusnya diapresiasi karena menunjukkan komitmen yang serius dalam memberantas korupsi di Indonesia. Gus Muhdlor adalah seorang pejabat publik yang harus bertanggung jawab atas tindakannya jika terbukti terlibat dalam praktik korupsi. Selain itu, penunjukan Plt Bupati Sidoarjo yang baru juga merupakan langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas dan kelancaran pemerintahan di daerah tersebut. Menghadapi situasi yang mungkin agak kacau setelah penahanan Gus Muhdlor, Plt Bupati yang ditunjuk diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sidoarjo. Selain itu, upaya KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia harus terus diapresiasi dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang menghambat pembangunan Indonesia dan merugikan banyak pihak. Dengan adanya penindakan terhadap pejabat yang terlibat dalam korupsi, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindakan korupsi di masa mendatang. Namun demikian, dalam proses hukum perlu ditegaskan bahwa prinsip presumption of innocence harus tetap dijunjung tinggi. Gus Muhdlor memiliki hak untuk membela diri dan proses hukum harus berjalan secara adil dan transparan. Selama proses tersebut, semua pihak harus mematuhi aturan hukum dan memberikan dukungan kepada lembaga penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Terakhir, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik harus diusut tuntas hingga akar-akarnya tanpa pandang bulu. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat terbebas dari mara bahaya korupsi dan menjadi negara yang bersih dari praktek korupsi dan kolusi.