DPD PDI-P Sumatera Utara meminta maaf atas ketiadaan foto Presiden Joko Widodo di ruang rakornya. Saya merasa bahwa insiden ini seharusnya tidak terjadi karena sebagai presiden, Joko Widodo seharusnya dihormati dan diakui kehadirannya dalam segala acara, termasuk rapat koordinasi partai politik. PDI-P Sumatera Utara seharusnya lebih berhati-hati dalam memperhatikan detail-detail penting seperti ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan masalah yang lebih besar. Permintaan maaf yang dilakukan oleh PDI-P Sumatera Utara adalah langkah yang tepat sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Namun, seharusnya langkah-langkah preventive juga diambil agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang, misalnya dengan membuat daftar tamu yang jelas dan melakukan pengecekan terhadap kehadiran semua peserta yang seharusnya hadir. Sebagai partai politik yang besar, PDI-P seharusnya memberikan contoh yang baik dalam hal penghormatan terhadap pimpinan negara. Kehadiran presiden dalam rapat koordinasi partai politik seharusnya dianggap penting demi menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dan partai politik. Kesalahan seperti ini bisa menjadi bahan olok-olok dan merusak citra partai politik tersebut. Saya berharap agar kejadian ini dapat dijadikan pembelajaran bagi semua pihak, baik partai politik, pemerintah, maupun masyarakat, akan pentingnya menghormati dan mengakui keberadaan pimpinan negara dalam segala acara. Jangan sampai kecerobohan seperti ini terulang di masa depan dan membuat hubungan antara pemerintah dan partai politik menjadi tidak harmonis. Terlepas dari kesalahan yang terjadi, saya yakin bahwa PDI-P Sumatera Utara memiliki niat baik dalam meminta maaf dan menjaga hubungan yang baik dengan presiden. Semoga insiden ini menjadi momentum untuk lebih meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara pemerintah dan partai politik demi terwujudnya tujuan yang sama dalam membangun bangsa ini.