Sejumlah tenaga honorer teknis yang bekerja di beberapa OPD dan kecamatan Pemkab Banyumas menggeruduk gedung DPRD Kabupaten Banyumas. Ini tuntutannya. Tanggapan saya terhadap berita mengenai tenaga honorer Banyumas yang geruduk DPRD untuk mempertanyakan nasib pengangkatan menjadi ASN adalah bahwa ini adalah tindakan yang wajar dan patut dipahami. Tenaga honorer telah lama bekerja keras untuk pemerintah daerah tanpa jaminan kepastian kerja yang jelas. Mereka layak untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai tenaga kerja yang telah memberikan kontribusi bagi pelayanan publik. Dalam banyak kasus, tenaga honorer seringkali bekerja dalam kondisi yang tidak menentu, dengan upah yang rendah dan tanpa jaminan kesejahteraan yang memadai. Oleh karena itu, tuntutan mereka untuk diangkat menjadi ASN sesuai dengan aturan yang berlaku merupakan langkah yang wajar untuk menjamin hak-hak mereka sebagai pekerja yang telah melakukan pengabdian selama bertahun-tahun. Pemerintah daerah dan DPRD harus segera menanggapi tuntutan tenaga honorer dengan serius dan mencari solusi yang adil untuk masalah ini. Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN bukan hanya sekadar janji-janji kosong, tapi juga sebagai wujud nyata dari penghormatan terhadap mereka yang telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi pelayanan publik. Selain itu, penyelesaian masalah ini juga dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik yang lebih baik, karena ketika tenaga kerja merasa dihargai dan mendapatkan perlindungan yang layak, tentu mereka akan lebih termotivasi dan produktif dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan harmonis di institusi pemerintah daerah. Terlepas dari itu, saya juga berharap agar pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih transparan dan berkeadilan terkait dengan perekrutan tenaga kerja honorer di masa depan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan memadai, maka akan meminimalisir terjadinya ketimpangan dalam perlakuan terhadap tenaga honorer dan mencegah terulangnya kasus serupa di kemudian hari. Secara keseluruhan, saya mendukung tuntutan tenaga honorer Banyumas yang memperjuangkan hak-hak mereka untuk diangkat menjadi ASN. Pemerintah daerah dan DPRD perlu segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak terjadi ketidakadilan yang merugikan para tenaga honorer. Saya berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk menjamin keberlangsungan karir dan kesejahteraan para tenaga honorer di Banyumas.