Ada 4 Kades di wilayah Kecamatan Padangan yang ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk pembangunan jalan. Berita mengenai empat Kades di Bojonegoro yang menjadi tersangka korupsi dana BKKD pembangunan jalan adalah hal yang sangat disayangkan. Korupsi di level pemerintahan desa menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak oknum pejabat yang memanfaatkan kesempatan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar. Tindakan korupsi tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara tapi juga merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari program pembangunan jalan tersebut. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat di desa, malah dipakai untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap kesejahteraan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam kepemimpinan. Penegakan hukum terhadap koruptor sangat penting untuk memberikan efek jera kepada oknum-oknum pejabat yang coba-coba untuk melakukan praktik korupsi. Langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam menetapkan empat Kades sebagai tersangka merupakan langkah awal yang baik dalam memberantas korupsi di tingkat desa. Namun, penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas dan adil tanpa tebang pilih, sehingga dapat menciptakan efek preventif bagi pihak lain. Pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten maupun desa, harus lebih giat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana publik. Sistem pengawasan yang ketat dan transparan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan edukasi serta memberikan pelatihan terkait tata kelola keuangan dan tata pemerintahan yang baik kepada seluruh aparat pemda. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah tindakan korupsi, dengan turut serta mengawasi penggunaan dana publik dan melaporkan jika ada indikasi penyimpangan. Dukungan masyarakat akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan menguatkan integritas dalam pemerintahan. Korupsi merupakan kejahatan serius yang merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak harus bersatu untuk memberantas korupsi dari tingkat yang paling rendah, yaitu pada level desa. Dengan demikian, pembangunan di tingkat desa dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.