Dosen FIKOM Unpad menyebtu konten 'Kenapa Bandung' bicara soal pengalaman pribadi. Sehingga, tak sedikit dari mereka yang juga melontarkan kritik. Berita yang berjudul 'Konten Kenapa Bandung Jadi Media Kritik ke Pemerintah' seakan menunjukkan bahwa media tersebut memiliki peran yang kritis dalam memberikan informasi dan mengkritik kebijakan pemerintah. Hal ini adalah hal yang positif karena media sebagai pilar keempat dalam demokrasi harus menjalankan fungsinya sebagai penjaga kebenaran, mengawasi kebijakan pemerintah, serta memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat. Dalam konteks Bandung, media menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengungkapkan pendapat dan perasaan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Dengan kritik yang disampaikan melalui media, diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam merancang kebijakan. Kritik yang membangun dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dalam meningkatkan kinerja dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, peran media sebagai kontrol sosial juga sangat penting dalam mengawasi kinerja pemerintah dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya kritik yang terpampang di media, pemerintah diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan serta lebih transparan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ini juga dapat mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi diri dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Namun, dalam memberikan kritik, media juga harus tetap menjaga prinsip kebenaran, objektivitas, dan profesionalitas. Kritik yang dibangun atas dasar fakta dan analisis yang akurat akan lebih memiliki dampak positif dan dapat diterima oleh pemerintah. Sebaliknya, kritik yang bersifat tendensius atau tidak berdasar fakta justru dapat merugikan hubungan antara media dan pemerintah, serta membingungkan masyarakat dalam membentuk opini. Terakhir, peran media sebagai watchdog harus terus dijaga dan diperkuat demi terwujudnya tatanan demokrasi yang sehat. Kritik yang disampaikan dengan bijak dan bertanggung jawab dapat menjadi pemicu perbaikan dalam sistem pemerintahan dan kemajuan sebuah negara. Oleh karena itu, kebebasan media dan independensi dalam menjalankan tugasnya harus dijaga dan diperkuat sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap demokrasi.