Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendorong Gubernur Jakarta yang baru nanti mau menyerahkan nomor ponselnya kepada warga untuk melakukan pengaduan. Pernyataan Ahok yang menyatakan bahwa gubernur Jakarta harus bersedia untuk memberikan nomor HP pribadinya kepada warga merupakan langkah yang sangat progresif dan transparan. Dengan memberikan nomor HP pribadi kepada warga, gubernur dapat memperkuat komunikasi dengan masyarakat, serta membuka saluran langsung untuk menerima masukan dan keluhan dari warga Jakarta. Hal ini tentu akan membantu dalam menanggulangi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Jakarta. Dengan langkah ini, Ahok juga menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang siap untuk mendengarkan suara rakyat dan berkomunikasi secara langsung dengan mereka. Kebersediaan untuk memberikan nomor HP pribadi kepada warga juga menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dari seorang pemimpin. Selain itu, langkah ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena warga akan merasa lebih dekat dan terhubung dengan pemimpinnya. Melalui saluran komunikasi yang terbuka seperti ini, masyarakat akan merasa lebih dihargai dan didengarkan oleh pemerintah, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program dan kebijakan pemerintah. Namun, tentu saja langkah ini juga perlu diiringi dengan pengawasan dan keamanan yang baik, agar nomor HP pribadi seorang gubernur tidak disalahgunakan atau dijadikan sarana untuk melakukan praktik penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Pemerintah perlu memastikan bahwa penggunaan nomor HP pribadi tersebut benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Secara keseluruhan, langkah yang diambil oleh Ahok untuk mendorong calon gubernur Jakarta untuk memberikan nomor HP pribadi kepada warga merupakan langkah yang positif dan progresif. Diharapkan langkah ini dapat menjadi contoh bagi pemimpin lainnya untuk lebih dekat dengan masyarakat dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya.