9 orang mengambil formulir penjaringan calon kepala daerah di DPC PDIP Kota Semarang. Salah satunya pejabat Damkar sekaligus selebgram Ade Bhakti Saya merasa prihatin dan kecewa dengan adanya sikap Ade Bhakti yang ikut serta dalam penjaringan calon kepala daerah di internal partai politik. Sebagai seorang pejabat publik yang seharusnya netral dan independen, partisipasinya dalam penjaringan Pilkada dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merugikan prinsip netralitas dalam pelayanan publik. Tindakan tersebut dapat merusak citra Damkar Semarang serta meragukan integritas dan profesionalisme Ade Bhakti sebagai seorang pejabat. Hal ini juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai motivasi sebenarnya di balik partisipasinya dalam penjaringan calon Pilkada tersebut, apakah semata-mata untuk mencari kekuasaan atau memenuhi kepentingan pribadi. Sebagai seorang pejabat Damkar Semarang, seharusnya Ade Bhakti fokus pada tugas dan tanggung jawabnya dalam memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat, bukan terlibat dalam urusan politik praktis seperti penjaringan calon kepala daerah. Penyelenggaraan Pilkada seharusnya dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas. Keterlibatan pejabat publik dalam proses politik seperti ini dapat menciptakan praktek politik yang kurang sehat dan merugikan bagi demokrasi lokal. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, terutama pejabat publik, untuk menjalankan tugasnya dengan netralitas dan integritas yang tinggi demi kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan individu atau golongan tertentu. Terlepas dari hal tersebut, tentu saja setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Namun, sebagai pejabat publik, seharusnya menjadi teladan dalam menjaga netralitas dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Kepentingan masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan yang diambil oleh seorang pejabat publik. Semoga kejadian ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak, khususnya para pejabat publik, untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip moral dan etika dalam menjalankan tugasnya. Dan sebagai warga masyarakat, kita juga perlu lebih proaktif dalam mengawasi dan menegakkan aturan yang ada demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.