Pemerintah Kota Surabaya membolehkan warga dari luar daerah pindah ke Surabaya. Tapi siap-siap saja nggak dapat fasilitas ini selama 10 tahun. Sebagai seorang warga yang merasa terdampak oleh kebijakan tersebut, saya merasa prihatin dengan keputusan Walkot Eri yang memberikan izin kepada warganya untuk pindah ke Surabaya namun tidak mendapatkan bantuan dalam waktu 10 tahun. Sekiranya, kebijakan tersebut dapat memunculkan pertanyaan mengenai kemanusiaan dan keadilan terhadap warga yang membutuhkan bantuan. Hal ini juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Seharusnya, pemerintah setempat harus memberikan dukungan dan bantuan kepada warganya yang membutuhkan tanpa ada batasan waktu yang ditentukan. Selain itu, kebijakan ini juga dapat berdampak pada terputusnya hubungan sosial antara warga dan lingkungan tempat tinggalnya. Pindah ke kota lain tanpa bantuan dalam waktu yang cukup lama dapat membuat warga merasa terpinggirkan dan sulit bersosialisasi di lingkungan baru. Dalam konteks ini, sebaiknya pemerintah setempat melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini dan mempertimbangkan ulang mengenai pemberian bantuan kepada warganya yang membutuhkan. Kebijakan yang lebih berpihak kepada warga yang membutuhkan bantuan akan mencerminkan sikap pemerintah yang peduli dan ingin memberikan perlindungan kepada seluruh rakyatnya. Saya berharap agar kebijakan tersebut dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi nyata yang dihadapi oleh warga setempat. Pemerintah harus selalu hadir dan memberikan solusi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tanpa meninggalkan warga yang membutuhkan bantuan.