KPU Kota Malang mengakui belum ada penetapan 45 anggota DPRD Kota Malang terpilih karena terganjal gugatan Perselisihan Hasil Pemilu di MK yang diajukan PSI. Tentu saya merasa prihatin atas sengketa yang terjadi terkait penetapan anggota DPRD Kota Malang terpilih di Mahkamah Konstitusi (MK). Sengketa ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian dan mempengaruhi kinerja DPRD Kota Malang ke depannya. Hal ini juga bisa memicu ketegangan di tengah masyarakat serta mengganggu stabilitas politik di daerah tersebut. Sengketa terkait penetapan anggota DPRD Kota Malang tentu harus segera diselesaikan dengan cepat dan transparan. Keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia. Keterbukaan juga akan membantu menyelesaikan sengketa dengan lebih adil dan akurat. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa ini diharapkan dapat menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Proses penyelesaian sengketa harus dilakukan secara obyektif dan mengikuti aturan yang berlaku. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi harus dihormati oleh semua pihak, termasuk yang kalah dalam sengketa. Sengketa terkait penetapan anggota DPRD Kota Malang ini seharusnya tidak menghalangi proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut. Para anggota DPRD yang terpilih seharusnya tetap fokus pada tugas dan kewajibannya untuk melayani masyarakat dan melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Semoga sengketa ini dapat segera diselesaikan dengan baik, sehingga anggota DPRD Kota Malang yang terpilih dapat segera melaksanakan tugasnya dengan baik. Keterbukaan, keadilan, dan penghormatan terhadap proses hukum sangat penting dalam menyelesaikan sengketa politik seperti ini. Semoga situasi politik di Kota Malang dapat segera pulih dan menjadi lebih baik setelah sengketa ini selesai.