Bus pariwisata berisi pelajar SMK Lingga Kencana Depok terguling di Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat hingga menewaskan 11 orang. Sebagai bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penegakan peraturan terkait kendaraan bermotor, tentu pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Wonogiri memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh kendaraan yang beroperasi di wilayahnya memenuhi standar keamanan dan kelengkapan. Oleh karena itu, sangat disayangkan adanya kejadian uji Kir bus laka rombongan siswa SMK Depok yang kedaluwarsa. Hal ini menunjukkan kelalaian dan kurangnya pengawasan dari pihak terkait, yang seharusnya mampu mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi. Keselamatan dan keamanan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam pengoperasian kendaraan umum, terutama saat menyangkut rombongan siswa yang merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, penting bagi instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan terhadap para pengusaha transportasi agar selalu mematuhi regulasi yang berlaku. Selain itu, perlu juga adanya evaluasi terhadap sistem pengawasan dan penegakan aturan tersebut guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Selain itu, pihak sekolah juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan keselamatan siswa selama perjalanan, termasuk dalam mengecek kelengkapan dokumen dan izin kendaraan yang digunakan. Kerjasama antara pihak sekolah, pihak Dishub, dan pihak terkait lainnya sangat penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan para penumpang, khususnya dalam kondisi rombongan seperti ini. Diperlukan tindakan tegas terhadap pihak yang lalai dalam menjalankan kewajibannya, termasuk pihak pengusaha transportasi yang tidak memperhatikan kelengkapan dan keamanan kendaraannya. Sanksi yang diberikan haruslah sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sebagai bentuk efektifitas dalam memberikan efek jera dan memperbaiki sistem pengawasan yang ada. Diharapkan dengan adanya insiden ini, pihak terkait dapat belajar dari kejadian ini dan melakukan perbaikan di berbagai aspek, baik dari segi pengawasan, penegakan aturan, hingga kesadaran dan kepatuhan para pengusaha transportasi. Kesejahteraan dan keselamatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil pemerintah daerah.