'Anak pejabat, anak orang kaya atau pengusaha sukses, tidak boleh mendapatkan itu,' ujar Dede. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa hal tersebut merupakan tudingan yang serius terhadap anggota DPR dan keluarga serta orang dekat mereka. Pernyataan dari Stafsus Jokowi ini tentu saja menimbulkan kontroversi dan perlu ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak berwenang. Pernyataan tersebut tidak boleh dianggap enteng dan harus diusut tuntas kebenarannya. Pimpinan Komisi X membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa mereka tidak menerima KIP kuliah sebagaimana yang dituduhkan. Hal ini menunjukkan bahwa ada pertentangan pernyataan antara Stafsus Jokowi dengan anggota DPR, sehingga perlu ada penyelidikan lebih lanjut untuk mengklarifikasi kebenaran dari pernyataan tersebut. Keterbukaan dan kejujuran harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Penyalahgunaan wewenang atau penerimaan KIP kuliah secara tidak benar adalah bentuk korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, jika memang terbukti ada anggota DPR atau keluarga mereka yang melakukan hal tersebut, maka mereka harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Integritas dan moralitas menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin dan wakil rakyat. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Otoritas yang berwenang harus melakukan penyelidikan secara tuntas dan objektif untuk mengungkap kebenaran dari tuduhan tersebut. Selain itu, penting juga agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan jelas mengenai hal ini agar tidak terjadi kebingungan atau spekulasi yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Pernyataan yang bersifat fitnah dapat merusak reputasi dan karier seseorang, oleh karena itu sangat penting bagi Stafsus Jokowi untuk memberikan bukti yang jelas dan kuat terkait dengan tuduhannya. Begitu pula untuk pihak DPR yang dituduh, mereka juga harus membuktikan kebenaran dari pernyataan mereka bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Hanya dengan demikian, kebenaran bisa terungkap dan langkah-langkah selanjutnya dapat diambil sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, moralitas, etika, dan integritas harus menjadi hal utama dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin. Kepedulian terhadap kepentingan rakyat juga harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah dan kebijakan yang diambil. Semoga peristiwa ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk selalu menjaga integritas dan moralitas dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.