BPJS Kesehatan Sukabumi memutuskan untuk mencabut status UHC Non-Cut Off PBPU/BP Pemda Kabupaten Sukabumi. Tindakan BPJS Kesehatan yang mencabut status Universal Health Coverage (UHC) bagi para buruh di Sukabumi tentu saja menimbulkan ketidakpuasan dan kekhawatiran bagi para buruh yang sangat membutuhkan jaminan kesehatan. Kebijakan ini akan berdampak langsung pada akses kesehatan para buruh dan keluarganya, yang pada akhirnya dapat mengancam kesejahteraan dan keselamatan hidup mereka. Ancaman demo yang dilontarkan oleh buruh Sukabumi tentu merupakan bentuk protes yang sah atas kebijakan yang dianggap merugikan mereka secara langsung. Para buruh perlu menyuarakan aspirasi dan hak-hak mereka agar mendapat perlindungan kesehatan yang layak. Selain itu, sebaiknya BPJS Kesehatan juga harus membuka dialog dengan para buruh untuk mencari solusi terbaik dalam menanggulangi masalah ini. Pemerintah harus lebih peka terhadap kondisi para buruh, sebagai pihak yang bekerja keras untuk membangun ekonomi negara. Kesehatan merupakan hak asasi setiap warga negara, termasuk para buruh, sehingga pemerintah harus menjamin akses kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Penghapusan status UHC bagi buruh Sukabumi menunjukkan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara BPJS Kesehatan dengan pihak terkait, sehingga keputusan yang diambil dapat merugikan pihak yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dan para buruh untuk mencari solusi yang tepat agar tidak terjadi ketimpangan dalam akses kesehatan. Sebagai masyarakat kita juga harus mendukung perjuangan para buruh Sukabumi dalam memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk hak atas kesehatan. Solidaritas antar sesama masyarakat adalah kunci untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan ini. Semoga melalui dialog dan perjuangan bersama, masalah ini dapat segera diselesaikan dengan baik demi kesejahteraan para buruh Sukabumi dan keluarganya.