Anggota DPRD Jatim dari PDIP akan diperiksa Polres Madiun. Pemeriksaan ini soal kasus dugaan korupsi dana aspirasi. Saya merasa prihatin dan kecewa dengan berita tersebut. Sebagai anggota DPRD, seharusnya mereka menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat. Namun, jika terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi ini, mereka telah melanggar kepercayaan dan harapan masyarakat. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat secara umum. Dana aspirasi seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Jika benar ada anggota DPRD yang melakukan korupsi terkait dana aspirasi, maka itu merupakan pelanggaran yang sangat serius dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil terhadap siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi, tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada toleransi terhadap tindakan korupsi, apalagi dari para pemegang kekuasaan. Hal ini penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Selain itu, kejadian seperti ini juga harus dijadikan pelajaran bagi seluruh anggota DPRD dan pejabat publik lainnya. Mereka harus sadar bahwa jabatan dan kekuasaan yang mereka emban adalah amanah dari rakyat, dan harus digunakan dengan penuh tanggung jawab serta integritas. Terakhir, saya berharap agar penegakan hukum dalam kasus ini dilakukan dengan transparan dan cepat, serta memberikan sanksi yang setimpal bagi para pelaku korupsi. Agar masyarakat dapat melihat bahwa hukum benar-benar berlaku untuk semua, tanpa terkecuali.