Tahapan Pilkada telah dimulai di Bojonegoro. Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahatinto menginstruksikan anggota untuk menjaga netralitas. Saya kira langkah untuk mewajibkan polisi di Bojonegoro untuk menjaga netralitas saat Pilkada 2024 adalah langkah yang sangat penting dan tepat. Kehadiran polisi dalam pelaksanaan Pilkada, sebagai penegak hukum yang independen, harus mampu menjaga netralitas serta tidak memihak pada salah satu pihak calon yang bertarung dalam Pilkada. Hal ini sangat penting untuk menjamin keadilan, transparansi, dan keberlangsungan demokrasi dalam proses Pilkada tersebut. Dengan menjaga netralitas, polisi dapat memberikan rasa aman dan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat dalam Pilkada, termasuk calon, tim sukses, serta masyarakat umum. Polisi yang netral akan meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum, intimidasi, atau kecurangan yang dapat merugikan proses demokrasi. Melalui langkah ini, diharapkan polisi dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab dalam mengawal proses Pilkada agar berjalan dengan lancar dan damai. Selain itu, kepatuhan polisi terhadap prinsip netralitas juga akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses Pilkada berjalan secara adil dan transparan. Meskipun wajib menjaga netralitas, hal ini tidak serta-merta mengurangi kewenangan polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada. Mereka tetap memiliki peran untuk mengawal segala bentuk pelanggaran hukum yang terjadi selama proses Pilkada berlangsung. Diharapkan, langkah ini juga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengatur netralitas aparat kepolisian saat Pilkada. Dengan demikian, proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan hasil yang dapat dipercaya oleh semua pihak yang terlibat.