Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nasrullah, mengaku pernah diancam mantan Menteri Syahrul Yasin Limpo gegara dianggap telat setor uang. Saya merasa bahwa berita tersebut sangat mencoreng citra dan moralitas seorang Direktur Jenderal di Kementerian Pertanian yang seharusnya menjadi contoh integritas dan loyalitas dalam bekerja. Terlambat dalam melakukan setoran uang dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan merugikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sebagai seorang pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas negara, seharusnya ia mampu memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik. Selain itu, jika benar bahwa Direktur Jenderal Kementan tersebut terlambat dalam melakukan setoran uang atau menyebabkan kerugian negara, hal tersebut sangat tidak dapat diterima. Seorang pejabat negara seharusnya menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Keterlambatan dalam setoran uang juga dapat menimbulkan dugaan mengenai kemungkinan adanya praktek korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan yang patut dicurigai. Sebagai seorang yang menduduki posisi penting di Kementerian Pertanian, seharusnya Direktur Jenderal tersebut memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap tugasnya. Kinerja yang buruk dan sikap tidak loyal dapat memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kredibilitas Kementerian Pertanian secara keseluruhan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pejabat harus selalu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Namun, sebagai manusia biasa, kita tidak bisa serta merta membuat kesimpulan tanpa memeriksa fakta yang sebenarnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait kasus ini dan memastikan kebenaran atas tuduhan yang dilontarkan. Jika diketahui bahwa Direktur Jenderal tersebut memang terbukti bersalah, maka tindakan yang tepat harus segera diambil sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pejabat negara. Kita harus terus mengawasi dan mengkritisi kinerja mereka agar terhindar dari praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, kita dapat memberikan tekanan moral kepada para pejabat negara untuk selalu bertindak dengan transparan, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.