Pemilihan Bupati Pasuruan 2024 dipastikan tidak akan diikui pasangan calon independen. Hingga pendaftaran ditutup KPU, tidak satu pun paslon yang daftar. Saya rasa keputusan untuk tidak mengizinkan paslon independen pada Pilkada Bupati Pasuruan 2024 menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, kebijakan ini dapat dipandang sebagai langkah untuk memastikan bahwa calon yang maju memiliki dukungan yang kuat dari partai politik atau coalisi. Hal ini bisa dianggap sebagai upaya untuk memperkuat sistem partai politik dan mencegah fragmentasi dukungan yang bisa mempersulit jalannya pemerintahan di kemudian hari. Namun, di sisi lain, melarang paslon independen juga dapat dianggap sebagai pembatasan terhadap hak politik warga negara untuk maju sebagai calon tanpa bergantung pada dukungan partai politik. Paslon independen bisa saja memiliki visi dan program kerja yang berbeda dari calon yang didukung partai politik, sehingga kehadiran mereka bisa memberikan variasi dalam pilihan politik bagi masyarakat Pasuruan. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, yang menjadi penting adalah bagaimana partai politik dan calon yang akan bertarung dalam Pilbup Pasuruan 2024 bisa menyampaikan program kerja dan visi mereka secara jelas kepada masyarakat. Transparansi dalam proses pencalonan dan pemilihan adalah kunci utama untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang akuntabel. Mungkin ke depannya, pihak penyelenggara Pilkada bisa mempertimbangkan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi paslon independen, dengan tetap memperhatikan mekanisme yang ketat untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat yang ditetapkan. Dengan demikian, masyarakat Pasuruan akan memiliki pilihan yang lebih beragam dalam menentukan pemimpin mereka, serta menguatkan prinsip demokrasi dan partisipasi politik di tingkat lokal.