Mantan Kepala Bea Cukai Jogja, Eko Darmanto menjalani sidang dakwaan kasus dugaan gratifikasi. Eko didakwa jaksa menerima gratifikasi sebesar Rp 23,5 miliar. Sangat disayangkan bahwa mantan Kepala Bea Cukai Jogja, Eko Widodo menghadapi dakwaan gratifikasi senilai Rp 23,5 miliar dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini menyiratkan adanya indikasi korupsi yang melibatkan pejabat yang seharusnya menjaga integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugasnya. Korupsi dalam lembaga pemerintahan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat dan merugikan negara secara keseluruhan. Para pejabat publik seharusnya menjadi teladan bagi kepatuhan terhadap hukum dan etika dalam bekerja. Tindakan korupsi seperti yang diduga dilakukan oleh Eko Widodo hanya akan merusak citra negara dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan perlunya pengawasan dan pengawasan yang ketat dalam lembaga pemerintahan agar kecurangan dan penyalahgunaan wewenang dapat dicegah dan dihukum dengan tegas. Sebagai masyarakat, kita harus menolak segala bentuk korupsi dan mendukung langkah-langkah pencegahan serta penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, harus bekerja sama untuk memberantas korupsi dan menyelamatkan kehormatan serta kepercayaan pada lembaga negara. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu bagi siapa pun yang terbukti melakukan tindakan korupsi, agar pesan tegas bahwa korupsi tidak akan ditoleransi di negara ini dapat tersampaikan dengan jelas. Kita berharap bahwa proses hukum terhadap Eko Widodo dapat berjalan dengan lancar dan adil, serta memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan hukum yang tegas dan transparan akan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, serta membuat pelaku korupsi berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak tentang pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas publik.