KPU Jatim buka suara soal polemik pernyataan caleg terpilih tak wajib mundur jika maju Pilkada 2024. Simak penjelasannya. Saya berpendapat bahwa aturan yang memungkinkan calon legislatif (caleg) terpilih tidak wajib mundur jika maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah hal yang wajar. Hal tersebut akan memberikan kesempatan bagi caleg yang terpilih untuk tetap berkiprah dalam politik dengan mengemban tanggung jawab sebagai legislator sekaligus mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang ingin ia maju sebagai calon kepala daerah. Namun demikian, hal tersebut juga perlu diimbangi dengan penilaian yang cermat, hingga tidak menimbulkan konflik kepentingan di kemudian hari. KPU Jatim tentu perlu memberikan arahan dan pedoman yang jelas kepada caleg terpilih agar dapat menjalankan kewajibannya sebagai anggota legislatif sekaligus mempertimbangkan peluang untuk maju dalam pilkada dengan penuh kehati-hatian. Adanya aturan yang memperbolehkan caleg terpilih untuk tidak mundur jika maju dalam pilkada juga harus diikuti dengan penyebaran informasi yang tepat dan transparan kepada masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami proses politik yang sedang berjalan dan memberikan dukungan yang tepat kepada para calon yang terlibat dalam proses tersebut. Selain itu, penting bagi KPU Jatim dan seluruh pihak terkait untuk memastikan bahwa proses pemilihan caleg dan pilkada berjalan dengan baik, tidak terjadi pelanggaran hukum, dan semua peserta pemilihan memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara adil. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia dapat terjaga dengan baik. Secara keseluruhan, langkah KPU Jatim untuk memberikan klarifikasi terkait aturan caleg yang tidak wajib mundur jika maju dalam pilkada adalah langkah yang perlu diapresiasi. Namun, perlu adanya koordinasi dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa aturan tersebut tidak disalahgunakan dan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.