Kejari kembali memeriksa saksi kasus korupsi dana aspirasi Rp 1,5 miliar. Kali ini Kabag Fasilitasi dan Pengawasan Muksin Harjoko. Saya merasa prihatin dan kecewa dengan berita tersebut. Seorang Kabag DPRD seharusnya menjadi contoh yang baik dalam menjalankan tugasnya namun justru terlibat dalam kasus korupsi. Tindakan korupsi tersebut sangat merugikan masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat dari dana aspirasi sebesar Rp 1,5 miliar tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan selama 7 jam menunjukkan bahwa penyidik memiliki bukti yang cukup kuat terkait kasus korupsi tersebut. Hal ini harus dijadikan sebagai pelajaran bagi seluruh aparat di lingkungan DPRD dan lembaga pemerintahan lainnya untuk bisa menjalankan tugasnya dengan integritas dan jujur tanpa melakukan tindakan korupsi. Kita sebagai masyarakat juga harus ikut serta dalam mengawasi tindakan korupsi agar tidak merajalela di berbagai lini pemerintahan. Kita harus menuntut agar pelaku korupsi tersebut mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sehingga dapat menjadi efek jera bagi orang lain yang ingin melakukan tindakan serupa. Kasus korupsi ini juga seharusnya menjadi momentum bagi pihak terkait untuk melakukan perbaikan dalam sistem pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana aspirasi maupun dana publik lainnya. Hal ini dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang dan agar kesejahteraan masyarakat dapat terjamin dengan baik. Dengan adanya pemberitaan mengenai kasus korupsi ini, diharapkan dapat membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam bertugas. Tindakan korupsi hanya akan merugikan banyak pihak dan tidak akan membawa manfaat jangka panjang bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, saya juga berharap agar penegak hukum dapat bekerja secara tegas dan transparan dalam menangani kasus korupsi ini. Semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi harus diusut tuntas dan diberikan hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dapat kembali pulih dan korupsi dapat diminimalisir.