Pemkot Yogyakarta dipinjami lahan seluas 2.600 meter persegi di Piyungan Bantul oleh Pemerintah DIY. Namun, Pemkot belum menentukan kegunaanya. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset yang dipinjamkan dengan sebaik-baiknya. Selama tiga tahun berlalu tanpa kejelasan tentang kegunaannya, hal ini menunjukkan kurangnya perencanaan dan koordinasi yang baik dalam pengelolaan lahan tersebut. Pemerintah Kota Yogyakarta seharusnya segera mengambil langkah untuk menentukan kegunaan dari lahan yang dipinjamkan di Piyungan. Keputusan tersebut harus melalui proses yang transparan dan melibatkan berbagai pihak terkait, baik masyarakat setempat maupun pihak terkait lainnya. Dengan demikian, dapat diambil langkah yang lebih tepat untuk memanfaatkan lahan tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah juga seharusnya melakukan evaluasi terhadap mekanisme peminjaman dan pengelolaan aset yang dilakukan. Hal ini penting agar ke depannya tidak terjadi hal serupa di kemudian hari. Penyusunan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat perlu diterapkan guna memastikan bahwa aset-aset pemerintah dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Selain itu, pemerintah Kota Yogyakarta perlu menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar terkait keputusan yang akan diambil terkait lahan yang dipinjamkan di Piyungan. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan memperkuat legitimasi pemerintah dan memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat dan dapat diterima oleh seluruh pihak. Terakhir, pemerintah juga perlu memperhatikan potensi-potensi yang ada di sekitar lahan yang dipinjamkan, agar pemanfaatan lahan tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa aset-aset pemerintah dikelola dengan baik dan memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.