Pakar Kesehatan Masyarakat Unair buka suara soal digantinya kelas BPJS menjadi KRIS. Ia menyebut, ada keuntungan dan kerugian dari kebijakan ini. Berita yang berjudul 'Kelas BPJS Diganti KRIS, Begini Tanggapan Pakar Kesehatan Masyarakat Unair' merupakan hal yang menarik untuk diperbincangkan, terutama dalam konteks kesehatan masyarakat di Indonesia. Sistem kesehatan di Indonesia memang masih memiliki banyak tantangan, termasuk dalam hal penyediaan layanan kesehatan yang murah dan berkualitas bagi masyarakat, terutama yang tergolong masyarakat menengah ke bawah. Pergantian kelas BPJS menjadi KRIS ini seakan menjadi solusi bagi pemerintah dalam mengatasi masalah defisit keuangan yang terjadi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, perlu dipertimbangkan juga dampaknya terhadap akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian utama, karena penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas merupakan hak dasar setiap individu. Menurut pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Airlangga, kebijakan ini perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan tetap berkualitas dan berkelanjutan. Diperlukan juga transparansi dalam menginformasikan kepada masyarakat terkait perubahan ini, sehingga masyarakat dapat memahami dampak dan manfaatnya. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi terkait kebijakan ini terhadap akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tergolong rentan dan membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa adanya hambatan finansial. Sebagai upaya untuk meningkatkan sistem kesehatan secara keseluruhan, perlu juga dilakukan pembenahan dalam hal pengelolaan keuangan dan sumber daya secara lebih efisien. Dengan demikian, diharapkan program-program kesehatan seperti JKN dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pergantian kelas BPJS menjadi KRIS memang menjadi sorotan, namun hal ini seharusnya tidak menghalangi upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Input dari pakar kesehatan masyarakat seperti yang diungkapkan dalam berita ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik guna mendukung upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia.