Ketua KPU Hasyim Asyari mengubah pernyataan. Sebelumnya dia bilang caleg terpilih tak usah mundur jika maju Pilkada. Kini dia tegaskan harus mundur. Tanggapan saya terhadap pernyataan Ketua KPU yang menyebut bahwa caleg terpilih harus mundur jika maju dalam Pilkada adalah positif. Hal ini menunjukkan komitmen KPU dalam menjaga netralitas dan independensi penyelenggaraan pemilu. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, KPU harus memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang dapat merugikan proses demokrasi. Dengan mewajibkan caleg terpilih untuk mundur jika maju dalam Pilkada, diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan integritas pemilu. Sebagai representasi dari suara rakyat, caleg terpilih seharusnya fokus pada tugasnya sebagai anggota legislatif dan tidak terlibat dalam kontes politik lain yang dapat memecah belah persatuan. Namun demikian, implementasi kebijakan ini tentu harus diatur dengan jelas dan transparan agar tidak menimbulkan kontroversi atau penafsiran yang berbeda. KPU perlu memberikan pedoman dan aturan yang jelas mengenai prosedur mundur bagi caleg terpilih yang memutuskan untuk maju dalam Pilkada, termasuk konsekuensi yang akan dihadapinya jika melanggar aturan tersebut. Selain itu, perlunya keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses pengawasan terhadap caleg terpilih yang hendak maju dalam Pilkada. KPU harus memastikan bahwa mekanisme pengawasan terhadap caleg terpilih telah diatur dengan baik dan dilaksanakan secara adil dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pencalonan. Dengan demikian, langkah yang dilakukan oleh KPU ini merupakan langkah yang positif dalam menjaga netralitas dan integritas pemilu. Penting bagi seluruh pihak terkait untuk mendukung kebijakan tersebut demi menjaga demokrasi yang bersih dan berkeadilan. Tunjukkanlah kepada rakyat bahwa proses pemilu dilaksanakan secara transparan dan jujur, tanpa adanya intervensi atau kepentingan politik yang merugikan kepentingan umum.