Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis, membantah anggotanya memalak penjual martabak, seperti dalam video yang viral di media sosial. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa perbuatan palak atau pungutan liar yang dilakukan oleh anak buah Kadishub Medan merupakan tindakan yang tidak dapat diterima. Sebagai aparatur pemerintah, seharusnya mereka menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Tindakan tersebut dapat merusak citra instansi pemerintah dan menimbulkan keraguan terhadap kinerja pelayanan publik. Bantahan dari Kadishub Medan terkait tindakan palak yang dilakukan oleh lima anak buahnya juga menunjukkan bahwa pihak terkait tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Hal ini seharusnya dijadikan sebagai pembelajaran bagi seluruh pegawai di instansi pemerintah agar tidak terlibat dalam tindakan korupsi atau pungutan liar yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, tindakan palak yang dilakukan oleh anak buah Kadishub Medan juga bisa mencoreng nama baik lembaga pemerintah di mata masyarakat. Oleh karena itu, perlu tindakan tegas dan transparan untuk menindak pelaku yang terlibat dalam praktik tersebut agar dapat memberikan efek jera bagi seluruh pegawai instansi pemerintah yang lain. Pihak berwenang harus segera melakukan investigasi mendalam terkait kasus ini dan mengambil tindakan yang sesuai dengan hukum untuk menegakkan keadilan. Keberadaan pungutan liar harus ditindak tegas agar tidak merugikan masyarakat dan merusak sistem pelayanan publik yang seharusnya berjalan dengan baik. Momentum ini seharusnya juga dijadikan sebagai pelajaran bagi seluruh instansi pemerintah untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap perilaku pegawai agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi. Diperlukan pula transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan publik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga dengan baik.