PDI-P menganggap tafsir pernyataan 'jangan mengganggu' dari Prabowo sangat subjektif dan tak mempunyai parameter dalam aturan hukum. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa hal ini menunjukkan adanya kekhawatiran dari PDI-P terkait sikap Prabowo Subianto yang menolak pemerintahannya diganggu. Hal ini dapat memperlihatkan potensi konflik politik yang bisa terjadi antara pemerintah dan oposisi, yang pada akhirnya dapat merugikan stabilitas politik dan keamanan negara. Pernyataan Prabowo Subianto tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang ketahanan demokrasi di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, kritik dan pengawasan terhadap pemerintah seharusnya merupakan hal yang wajar dan dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jika pemerintahan Prabowo Subianto menolak gangguan, hal tersebut bisa dianggap sebagai upaya untuk membatasi kebebasan berpendapat dan mencegah kontrol atas kebijakan pemerintah. Selain itu, keputusan Prabowo Subianto untuk menolak pemerintahannya diganggu juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Jika pemerintah tidak diawasi atau dikritik, potensi untuk terjadi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan semakin besar. Oleh karena itu, penting bagi oposisi dan masyarakat untuk tetap dapat mengawasi dan mengkritik pemerintah demi kepentingan publik. PDI-P dengan tegas mengatakan bahwa sikap Prabowo Subianto tersebut berbahaya, hal ini menunjukkan bahwa partai tersebut peduli akan stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia. Terjadinya konflik politik yang intens hanya akan merugikan masyarakat Indonesia, sehingga kedua belah pihak seharusnya bisa mencari jalan tengah untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara konstruktif. Selain itu, sebagai tokoh politik yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, Prabowo Subianto seharusnya lebih terbuka terhadap kritik dan saran dari berbagai pihak. Kemampuan untuk menerima kritik dan belajar dari kesalahan adalah hal yang penting dalam kepemimpinan yang baik dan efektif. Sebagai masyarakat, kita juga seharusnya terus memperhatikan perkembangan politik di Tanah Air dan memberikan dukungan kepada upaya-upaya untuk memperkuat demokrasi dan menjaga stabilitas politik. Kritik yang bersifat membangun dan konstruktif dapat membantu mendorong perubahan positif dalam pemerintahan, sehingga tercipta pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kepentingan rakyat.