PKB mempertanyakan apakah Presiden terpilih Prabowo Subianto sanggup menghadapi perbedaan pendapat dan kritik dalam masa pemerintahannya kelak. Pernyataan Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa pemerintahannya tidak akan diganggu merupakan sikap yang menunjukkan ketegasan dan keputusan dalam menjalankan pemerintahan. Namun, pernyataan tersebut juga memunculkan kekhawatiran dari partai politik lain, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang melihat hal tersebut sebagai potensi ketidak harmonisan dalam keberlangsungan pemerintahan. Salah satu faktor yang mempertegas kekhawatiran PKB adalah karena partai tersebut merupakan bagian dari koalisi pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Dengan demikian, keharmonisan dan kerjasama antara partai-partai koalisi sangatlah penting untuk mencapai tujuan bersama dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, penolakan Prabowo terhadap gangguan terhadap pemerintahannya juga dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk menghindari ketegangan politik yang bisa mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Namun, dalam bingkai demokrasi yang sehat, keberadaan kontrol dan kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dan diperlukan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan seluruh partai politik yang terlibat dalam koalisi pemerintahan untuk menjaga komunikasi yang baik dan saling menghargai satu sama lain. Kerjasama dan kompromi merupakan kunci dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan berkesinambungan. Meskipun demikian, kekhawatiran dari PKB juga seharusnya dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama antara partai-partai koalisi. Melalui dialog dan diskusi yang konstruktif, potensi konflik dapat diminimalisir dan masing-masing pihak dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan untuk kepentingan bersama. Secara keseluruhan, pernyataan Prabowo Subianto mengenai tidak akan diganggu pemerintahannya perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas dan diperlakukan sebagai sebuah komitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Namun, penting juga bagi seluruh aktor politik untuk tetap menjaga kerjasama, komunikasi, dan kerjasama demi terwujudnya pemerintahan yang stabil dan berkualitas.