Para jukir liar yang masih ngeyel akan didenda Rp 20 juta hingga kurungan penjara 2 bulan. Berita mengenai ancaman denda puluhan juta hingga pidana penjara bagi jukir liar di Jakarta merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya penertiban transportasi umum di ibu kota. Praktik jukir liar telah lama menjadi masalah di Jakarta, yang selama ini mengganggu ketertiban dan keamanan di jalanan. Dengan memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku jukir liar, diharapkan dapat menekan praktik ilegal tersebut dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi umum bagi masyarakat. Denda puluhan juta dan ancaman pidana penjara merupakan langkah efektif untuk memberikan efek jera kepada para pelaku jukir liar. Sanksi yang berat seperti ini dapat menjadi peringatan bagi para jukir liar untuk tidak melanggar aturan lagi, sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakan transportasi umum di Jakarta. Selain itu, pemberian sanksi yang tegas juga dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lain yang ingin melakukan praktik serupa, sehingga dapat mengurangi angka pelanggaran di bidang transportasi. Selain memberikan sanksi, Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik jukir liar di Jakarta. Dengan memperketat pengawasan dan penegakan hukum, diharapkan dapat mengurangi jumlah jukir liar yang beroperasi di jalanan. Selain itu, perlu dibangun kerjasama antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat untuk melaporkan dan memberantas praktik jukir liar secara bersama-sama. Pemberian sanksi yang tegas ini juga sejalan dengan upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi umum di Jakarta. Dengan memberantas praktik jukir liar, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan integritas para pengemudi transportasi umum, sehingga masyarakat dapat merasa lebih nyaman dan aman dalam menggunakan layanan tersebut. Selain itu, sanksi yang tegas juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku ilegal lainnya di berbagai sektor, sehingga dapat mendorong terciptanya lingkungan yang lebih tertib dan berkeadilan. Di sisi lain, penting juga bagi Pemerintah untuk memberikan alternatif yang jelas bagi para jukir yang ingin beroperasi secara legal. Dengan memberikan jalur yang jelas dan memadai bagi para pengemudi transportasi umum, diharapkan dapat mengurangi praktik jukir liar dan mendorong para pengemudi untuk beroperasi secara legal sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, perlu juga adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan transportasi umum yang legal dan aman bagi kepentingan bersama. Secara keseluruhan, langkah Pemerintah dalam memberikan ancaman denda puluhan juta hingga pidana penjara bagi jukir liar di Jakarta patut diapresiasi sebagai upaya untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan dalam bidang transportasi umum. Dengan memberikan sanksi yang tegas dan meningkatkan pengawasan, diharapkan praktik ilegal semacam ini dapat diminimalisir sehingga masyarakat dapat menikmati layanan transportasi yang lebih baik dan lebih aman. Semoga langkah ini juga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menangani masalah serupa dengan tindakan nyata dan efektif.