KPU RI dalam rapat kerja di DPR kemarin juga menyampaikan sejumlah pokok substansi dalam dua rancangan PKPU Pilkada. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah kendati merupakan aturan yang wajib diikuti, namun hal ini seharusnya tidak dipandang sebagai pembatasan namun lebih sebagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan. Ketika seorang caleg terpilih memutuskan untuk menjadi calon dalam Pilkada 2024, mereka seharusnya memahami konsekuensi logis sebagai nodus kedudukan publik yang mereka emban. Hal ini penting agar tidak terjadi kecenderungan penyalahgunaan wewenang selama masa jabatan mereka sebagai caleg. Kendati demikian, hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan jalan politik bagi individu yang memiliki niat baik dan kompeten untuk melayani masyarakat. Jika aturan tersebut diterapkan secara kaku, hal ini dapat menyulitkan individu yang memiliki visi dan misi untuk melakukan perubahan yang positif melalui jalur politik. Seharusnya ada keseimbangan antara memastikan bahwa caleg yang terpilih fokus pada tugasnya sebagai wakil rakyat dan memberikan kesempatan bagi individu yang berkomitmen untuk melayani masyarakat melalui pemilihan umum. Di sisi lain, keterlibatan caleg terpilih dalam Pilkada 2024 juga dapat dilihat sebagai tindakan positif untuk memberikan kesempatan kepada individu yang sudah teruji kinerjanya untuk membawa perubahan yang lebih besar di tingkat daerah. Jika mereka memiliki rekam jejak yang baik dan terbukti mampu memajukan daerahnya, mengapa tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanding dalam Pilkada dan menerapkan visi serta program kerja mereka secara lebih luas. Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mempertimbangkan kembali aturan ini dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi kepentingan masyarakat dan demokrasi di Indonesia. Selain itu, penting pula bagi caleg terpilih untuk mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk ikut dalam Pilkada 2024, apakah mereka benar-benar siap untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar serta dapat membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat secara luas.