Pasokan blanko e-KTP di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dipastikan aman hingga menjelang Pemilihan Kepala Daerah serentak atau Pilkada Berau. Tanggapan saya terhadap berita mengenai pasokan blanko e-KTP di Berau, Kalimantan Timur yang aman hingga Pilkada Serentak 2024 adalah positif. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah yang tepat dalam mengantisipasi kekurangan blanko e-KTP yang sering terjadi di berbagai daerah. Dengan menjaga stok blanko e-KTP yang mencukupi, diharapkan proses perekaman data penduduk dapat berjalan lancar dan tidak terhambat oleh masalah kelangkaan blanko. Ketersediaan blanko e-KTP yang aman hingga Pilkada Serentak 2024 juga memberikan kepastian bagi masyarakat Berau untuk mendapatkan e-KTP dengan mudah dan cepat. Hal ini akan memudahkan proses administrasi penduduk serta berbagai layanan publik yang memerlukan identifikasi melalui e-KTP. Dengan demikian, diharapkan pelayanan publik di Berau dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Langkah pemerintah daerah Berau dalam menjaga pasokan blanko e-KTP juga patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen mereka dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memiliki stok blanko e-KTP yang cukup, diharapkan tidak akan terjadi lagi kendala dalam pelayanan administrasi kependudukan seperti yang sering terjadi di beberapa daerah lainnya. Hal ini juga merupakan bentuk penerapan good governance yang baik dalam pengelolaan administrasi publik. Selain itu, keamanan pasokan blanko e-KTP yang terjamin hingga Pilkada Serentak 2024 juga dapat menjadi salah satu faktor pendukung kesuksesan pelaksanaan pemilihan umum di daerah tersebut. Dengan data penduduk yang tercatat dengan baik melalui e-KTP, diharapkan proses pemilih dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu di Berau. Dengan demikian, upaya pemerintah daerah untuk menjaga pasokan blanko e-KTP yang aman hingga Pilkada Serentak 2024 merupakan langkah yang positif dan strategis dalam meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih di daerah tersebut. Namun, tetap diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan dari kebijakan ini agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal dan tidak terjadi kendala di masa mendatang.