Dilansir dari laman e-LHKPN Kamis 16 Mei 2024, Adi Pandoyo terakhir kali menyampaikan Harta Kekayaannya pada 5 Oktober 2016. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah saya merasa prihatin dengan kejadian tersebut. Seorang mantan pejabat yang seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan tugasnya, malah terlibat dalam kasus kekayaan yang mencurigakan. Hal ini mencoreng citra pemerintah dan menimbulkan kecurigaan terhadap integritas para pejabat di Indonesia. Selain itu, besarnya harta kekayaan yang dimiliki oleh Adi Pandoyo juga menimbulkan pertanyaan tentang asal-usul kekayaannya. Apakah kekayaan tersebut benar-benar didapat dari usaha yang sah dan halal, ataukah terdapat unsur korupsi dan penyelewengan dalam proses perolehannya. Hal ini perlu diperiksa dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa tidak ada praktik korupsi yang terjadi. Selain itu, adanya mantan pejabat yang mengajukan diri sebagai calon wakil bupati juga menimbulkan pertanyaan tentang motif sebenarnya. Apakah keputusannya untuk maju sebagai calon wakil bupati karena ingin memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat, ataukah terdapat motif lain yang lebih tersembunyi. Transparansi dan integritas menjadi hal yang sangat penting dalam proses pemilihan kepala daerah, sehingga hal ini perlu dipertimbangkan oleh pemilih. Dengan demikian, perlu dilakukan penyelidikan yang mendalam terkait kekayaan Adi Pandoyo dan transparansi serta integritasnya dalam proses pemilihan. Pihak berwenang harus bertindak tegas dan adil dalam menangani kasus tersebut, demi menjaga citra baik pemerintah dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hukum berlaku untuk semua tanpa pandang bulu. Selain itu, masyarakat juga perlu lebih waspada dan kritis dalam memilih calon pemimpin, agar tidak terjebak pada politik uang dan praktik korupsi yang merugikan negara.