JPU menghadirkan sembilan saksi, yaitu tiga pimpinan KPU Minut, dua pimpinan Bawaslu Minut, dan empat anggota Partai Buruh Minut. Sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) di suatu daerah, seharusnya hal-hal terkait jadwal pleno kabupaten menjadi prioritas yang harus diingat dan diikuti. Lupa terhadap jadwal pleno kabupaten tentu merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi, mengingat pentingnya peran Ketua KPU dalam proses pemilihan umum. Jika benar Ketua KPU tersebut lupa terhadap jadwal pleno kabupaten, hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap kinerja dan keseriusan Ketua KPU tersebut dalam menjalankan tugasnya. Sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab besar dalam mensukseskan pemilu, seharusnya Ketua KPU selalu memperhatikan setiap jadwal dan to do list yang harus dijalankan. Ketidakhadiran atau ketidaksigapan Ketua KPU dalam memahami jadwal pleno kabupaten juga dapat berdampak buruk terhadap proses pemilihan umum itu sendiri. Jika Ketua KPU tidak hadir dalam pleno kabupaten, maka keputusan yang diambil dalam forum tersebut dapat menjadi tidak optimal dan tidak mewakili hasil perhitungan yang sebenarnya. Selain itu, lupa terhadap jadwal pleno kabupaten juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap proses pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU. Kepastian waktu dan kehadiran dalam setiap tahapan pemilihan umum sangatlah penting untuk memastikan proses berjalan lancar dan transparan. Dalam menghadapi situasi seperti ini, Ketua KPU seharusnya dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan kejadian tersebut tidak terulang di masa yang akan datang. Perlu adanya evaluasi internal dalam lingkup KPU dan peningkatan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilihan umum agar kesalahan semacam ini tidak terjadi lagi. Kesalahan yang dilakukan oleh Ketua KPU dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak terkait dalam melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pentingnya kesadaran akan jadwal dan kehadiran dalam setiap tahapan pemilihan umum harus ditanamkan dalam diri setiap petugas KPU untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan proses pemilihan umum berikutnya.