'Saya juga bingung kenapa jadi terdakwa, bingung, karena dia menjalankan tugasnya,' ujar JK. Berita yang menyebutkan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku bingung terhadap mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan yang bisa saja menjadi terdakwa korupsi tentunya sangat mengkhawatirkan. Karen Agustiawan sendiri pernah menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina pada periode 2009-2014 dan kemudian dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi dalam proyek pembelian aset Blok East Kalimantan. Ketika seorang mantan pejabat perusahaan BUMN seperti Karen Agustiawan tersangkut dalam dugaan korupsi, hal ini menimbulkan keraguan terhadap sistem tata kelola perusahaan tersebut. Karen Agustiawan dianggap sebagai figur yang dapat dipercaya dan memiliki reputasi yang baik, namun jika benar-benar terbukti terlibat dalam kasus korupsi, hal ini membuktikan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih menjadi tugas yang belum selesai. Tindakan korupsi dalam sektor BUMN dapat berdampak luas terhadap perekonomian negara dan kredibilitas Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kasus korupsi tidak boleh pandang bulu dan harus dilakukan secara tegas dan adil. Karen Agustiawan sebagai mantan pejabat yang berpengaruh di Pertamina harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa tebang pilih. Bagi Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengaku bingung terhadap kasus Karen Agustiawan, hal ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan BUMN. Diperlukan langkah-langkah preventif yang lebih ketat dalam mencegah terjadinya korupsi di lembaga-lembaga negara dan perusahaan-perusahaan milik negara. Kasus Karen Agustiawan juga menjadi peringatan bagi pejabat BUMN aktif maupun mantan, untuk senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas dan menjauhi segala bentuk praktik korupsi. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan perusahaan BUMN sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan integritas para pemimpinnya. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kasus korupsi di sektor BUMN seperti yang menimpa Karen Agustiawan ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya demi tegaknya keadilan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, seluruh pihak harus mendukung KPK dan aparat penegak hukum dalam menindak tegas para pelaku korupsi tanpa terkecuali.